tugas dan wewenang kepala daerah. 3202 ,31 iluJmalad hilipid haread alapek likaw nad haread alapeK )1( 65 lasaP :tukireb iagabes iynubreb 65 lasaP aggnihes ,habuid )2( taya 65 lasaP nautneteK . tugas dan wewenang kepala daerah

memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG. Sebagai pengganti sementara kepala daerah, penjabat bertugas menggantikan peran kepala daerah. Sebagai wakil rakyat, misi DPD secara harfiah adalah mendengarkan dan mencapai kepentingan. kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS. Tugas dan Wewenang DPRD. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwa kilan Rakyat Daerah meliputi: a. Namun, pada dasarnya, tugas dan wewenang seorang kepala daerah terutama berkaitan dengan menyediakan pelayanan publik berkualitas dan berkesinambungan untuk masyarakat daerah. Gambar 1. Umum Daerah. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. 2. Keberadaan, tugas dan wewenang Kepala Otorita IKN telah diatur dalam aturan perundang-undang. TUGAS DAN FUNGSIDasar : Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 65 (1) Kepala daerah mempunyai tugas: a. dan modal disetor; f. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut: 1. DPRD mempunyai hak : meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;. 3. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. A. mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang SKPD dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal). 23 Tahun 2014, tugas pemerintah daerah atau kepala daerah yaitu: Sebagai pemimpin. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi: 1). Tugas dan kewenangan Kepala Daerahmelaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan; melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pakar hukum tata negara, Margarito mengatakan bahwa dalam UU No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran dan. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Di Indonesia, pemerintah daerah dibagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Kemenag Bulukumba. Paragraf 3 Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 65. Tugasnya adalah untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan menyusun Undang. Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi. kepala; b. Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Salurkan THR dan Gaji Ke-13 untuk ASN Tepat Waktu Tugas dan Wewenang DPRD. Wali kota memiliki adalah kepala daerah yang menjabat di wilayah kota administrative/kota madya. Pada sistem birokrasi lama, wewenang untuk mengambil keputusan hanya ada pada kepala SKPD. Daerah dan Wakil Kepala Daerah , dan menyangkut tugas dan wewenang masing-masing tingkatan KPU saling. Kepala Daerah mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban, sedang Wakil Kepala Daerah hanya mempunyai tugas dan kewajiban. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2. Harsal, dilantik sebagai. Pada prinsipnya, tugas dan wewenang Plt itu sama dengan seorang kepala daerah. Sebagai seorang kepala negara, presiden memiliki tugas dan wewenang yang sudah diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945,. Untuk memahami Pemerintah Daerah dapat disajikan beberapa hal penting yang menyangkut mengenai pemerintah daerah terutama berkaitan tugas, hak atau kewenangan pemerintah daerah. Kepala Badan; Litbang dan Diklat: Amien Suyitno: Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Muhammad Aqil Irham:. Metadata Show full item record. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Dengan catatan penandatanganan dokumen-dokumen tersebut memang merupakan tugas dan wewenang dari si bupati. (2) Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak. Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom. Dalam Pasal 18 ayat (5) pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik. 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". 2. peran dari Kepala Daerah sebagai salah satu pengurus dalam Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah. Tugas pokok Dinas Perpustakaan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016, tentang pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut : 1. 23 Tahun 2014 bahwa kepala daerah. 04 Oktober 2021 Nana. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; 2. Tugas dan Fungsi Kepala Daerah. Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014. Melaksanakan pengawasan. Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 02 (2020): 153-162 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP APBD PROVINSI JAWA TENGAH Avitta Karunia Dewi1 I N F O A R T I K E L A B S T R A C T Histori Artikel:Sabtu, 24 September 2022 12:10 WIB. Kedudukan, tugas, dan wewenang kepala daerah dan DPRD Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibedakan antara tugas, wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah merupakan pengguna anggaran. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang antara lain. Pasal 26pemerintahan daerah; c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Polda memiliki sejumlah fungsi. 3. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kali ini, teman-teman akan dikenalkan tugas dan wewenang yang dimiliki lembaga. TUGAS, WEWENANG, dan HAK. 3 Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. tentang Pemerintahan Daerah dan yang baru juga belum memberikan ketegasan tentang tugas dan kewenangan Kepala Desa. dengan memperhatikan pertimbangan panitia perwakilan. reformasi, kedudukan tugas dan wewenang wakil kepala daerah tidak diatur secara spesifik dan eksplisit di dalam undang-undang, hanya empat undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur dan itu sangat lah minim. ‖ DPRD seharusnya menjadi parlemen Hal-hal yang berkaitan mengenai tugas dan wewenang bupati serta wakilnya telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah menjadi pemimpin pemerintahan daerah yang dibantu Wakil Kepala Daerah. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65. DPRD Provinsi juga memiliki. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Mengoordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. 1 1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah,. 9. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan d. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan Pegawai Negeri Sipil yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Siklusnya yaitu: Perencanaan Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai pada penyusunan RKPD. Pengertian Kepala Desa Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwa kilan Rakyat Daerah meliputi: a. Tugas Dan Wewenang Pengguna Anggaran (PA). kedudukan, tugas, dan wewenang DPRD disesuaikan seiring kondisi perkembangan keadaan,. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam. Penunjukkan penjabat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016. Pendanaan tugas dan wewenang gubernur di alokasikan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada gubernur atau bupati dan/atau kepala desa. daerah terhadap pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatakan : 1. Hal-hal yang berkaitan mengenai tugas dan wewenang bupati serta wakilnya telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 3. Kedudukan, tugas, dan wewenang kepala daerah dan DPRD Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibedakan antara tugas, wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang. 32/2004 ditegaskan bahwa kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; b. Hal ini ditaur dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 yang menyebutkan: (1) Selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi : Perumusan kenijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah. Ketentuan pemilihan wali kota diatur dalam UU No. b) Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertical di daerah. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (e nam) bulan; c. Kepala daerah bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik. Tugas Kepala Daerah: a. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. (2) Kepala Desa bertugas. Subbagian Perbendaharaan. Membentuk peraturan Daerah bersama Kepala Daerah. 23 Tahun 2014, tugas pemerintah daerah atau kepala daerah yaitu: Sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangna dan kebijakan yang ditetapkan bersama. Oleh bitar Diposting pada 24 September 2023. Tugas dan wewenang Kepala Daerah yang dimaksud di atas, diatur dalam Pasal 25 UU No. wakil Kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Dalam melaksanakan tugasnya (kekuasaannya), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah. Nama dan. Sementara Wakil Kepala Otorita IKN, berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU IKN, adalah wakil kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Otorita IKN. Dalam Perpekstif Hukum Pengangkangtan Staf khusus Kepala Daerah dapat merujuk pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atur dalam Pasal 18, 18A dan 18B. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah yang didasarkan pada Undang Undang No. menyusun RKA-SKPD; b. ‖ DPRD seharusnya menjadi parlemenKondisi kekosongan jabatan Kepala Daerah terjadi karena akan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah dan/atau adanya permasalahan hukum sehingga perlu adanya pengangkatan Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut Plt) sebagai pengganti Kepala Daerah. (2) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 30. Karena itu, dalam UU Desa pengaturan mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa diatur secara detail. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk. View/ Open. Hal ini sejalan dengan UUD. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu. Selain DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah daerah dilengkapi dengan sekretaris daerah, lembaga teknis, dinas-dinas, kecamatan, dan kelurahan, kecamatan yang merupakan organ dekonsentrasi sekarang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun. c. 32 Tahun 2004, adalah “memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan perda; menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan DPRD. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan Peraturan Daerah; menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;Pembagian tugas antara Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pola (Sadu Wasistiono, 2011:12), yaitu : a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Gubernur sebagai Kepala Daerah bersama SKPDnya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak. Bahkan tak. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Terkait dengan Keuangan Daerah. KOMPAS. Kepala derah mempunyai tugas dan wewenang : a. co. INFO NASIONAL – Kementerian Dalam Negeri melaksanakan sosialiasi terkati Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs). KOMPAS. 32 Tahun 2004 ini mengunakan istilah “tugas dan wewenang” kepala daerah. daerah diatur . Menyelenggarakan Pemerintahan Desa; 2. 2. Masa. PERMASALAHAN Berdasarkan latar belakang pada bagian pendahuluan maka tulisan hukum ini akan mencoba menjelaskan mengenai: 1. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang. f. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (e nam) bulan; c. Dalam Undang-Undang No. pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah. Melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah; e. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalamJuli 13, 2023. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah; Materi Lainnya: 0. Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan 4. pengawas pemerintahan daerah. 05, No. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan. Selain tugas-tugas umum ini, kita juga akan membahas mengenai tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Fungsi Polda menurut Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018, yaitu: pemberian pelayanan kepolisian dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan. Selain itu, akibat dari dianutnya sistem otonomi daerah adalah berkaitan dengan hubungan kewenangan antara pusat dan. Tugas dan Fungsi. Tugas dan Wewenang. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau. Kepada dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung ditetapkan sebagai pasangan terpilih apabila memperoleh suara lebih dari 50% jumlah. DPRD Tingkat II: Fungsi, Hak, Tugas, Wewenang, dan Syarat Pencalonan. Untuk SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK. 7. Apa Tugas dan Wewenang Penjabat Kepala Daerah? Penjabat kepala daerah adalah pengganti sementara kepala daerah sehingga tugasnya adalah menggantikan peran kepala daerah. Presiden juga melakukan perjanjian Internasional, melakukan pengangkatan duta negara, dan menerima duta negara lain atas persetujuan. Kejaksaan tinggi dibentuk dengan. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3, bahwa. PPKD mempunyai tugas sebagai berikut : Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;Pemerintahan Daerah; 3. Secara lebih jelas dan tegas, Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merinci tugas-tugas yang harus. pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang. Jokowi Tetapkan 10 Pj Gubernur, Begini Aturan dan Tugas Pj Kepala Daerah. com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022) sore. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan. Persamaan 1. Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sejarah KPU. com - Negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 2. Melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain : Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. DPRD sebagai salah satu contoh lembaga legislatif memiliki tugas dan wewenang DPRD : Bersama dengan kepala daerah, membentuk peraturan daerah; Memberi persetujuan dan membahas mengenai rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendpaatan dan belanja (APBD) yang telah. PP No. M. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalahBerdasarkan analisa kami, fokus aturan dalam tentang DPRD dalam UU 17/2014 lebih kepada aturan secara umum tentang DPRD yang meliputi: pembagian DPRD yang terdiri dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; susunan dan kedudukan DPRD; wewenang dan tugas DPRD; hak-hak dan kewajiban-kewajiban DPRD;. merencanakan programdan anggaran serta menetapkan. Fungsi anggaran. Kewenangan Plt sendiri memiliki batasan kewenangan yang telah di tetapkan. Pejabat Pengganti kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melaksanakan cuti untuk melaksanakan kampanya pemilihan kepala daerah disebut dengan “Pelaksana Tugas” (Plt). Akan tetapi, saat masa jabatan Kepala. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang; c. Sebagai pengganti sementara kepala daerah, penjabat bertugas menggantikan peran kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.